GMNI Bandung Pertanyakan Arah Kebijakan Negara: Masihkah Rakyat Menjadi Prioritas?”

BANDUNG, CYBERNUSANTARA1.ID – Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan nasional yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Kamis (18/6/2026), organisasi mahasiswa tersebut menyoroti apa yang mereka sebut sebagai krisis keberpihakan negara dan mendesak adanya langkah konkret untuk memulihkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

GMNI menilai berbagai persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat, mulai dari kenaikan biaya hidup, melemahnya daya beli, sulitnya akses pendidikan yang terjangkau, hingga ketidakpastian ekonomi, bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Seluruh persoalan tersebut disebut sebagai bagian dari persoalan struktural yang menunjukkan adanya jarak antara kebijakan negara dan kebutuhan riil masyarakat.

Menurut GMNI Bandung, kondisi tersebut menjadi alarm bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi atau capaian statistik makro. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari kemampuan negara menjamin kesejahteraan, keadilan sosial, dan akses yang setara terhadap layanan publik.

Ketika Rakyat Berjuang, Negara Dinilai Belum Hadir Sepenuhnya

Dalam rilisnya, GMNI menyoroti situasi di mana masyarakat harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, ancaman pengangguran, dan meningkatnya beban ekonomi. Namun pada saat yang sama, pemerintah dinilai masih menjalankan sejumlah program yang dianggap belum secara langsung menjawab kebutuhan dasar rakyat.

Bagi GMNI, persoalan utama bukan semata soal anggaran negara, melainkan bagaimana anggaran tersebut digunakan. Organisasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara seharusnya lebih difokuskan pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.

Demokrasi Tak Cukup Hanya Pemilu

Selain isu ekonomi, GMNI Bandung juga mengkritisi kondisi demokrasi yang dinilai mengalami tantangan serius. Organisasi tersebut menilai kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu yang rutin, tetapi juga oleh keterbukaan ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Menurut GMNI, masyarakat harus memiliki ruang yang nyata untuk mengawasi, mengkritik, dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Ketika kritik dipersepsikan sebagai ancaman dan partisipasi publik hanya menjadi formalitas, maka demokrasi berisiko kehilangan substansinya.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Enam Tuntutan untuk Kepentingan Publik

Sebagai bentuk sikap politik dan sosial, GMNI Bandung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah:

1. Mengevaluasi dan menghentikan program yang dinilai tidak berorientasi pada kepentingan publik, serta mengalihkan prioritas anggaran ke sektor strategis yang menyentuh kebutuhan rakyat.
2. Menolak perluasan peran TNI dan Polri di ranah sipil, dengan alasan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil sebagaimana semangat reformasi.
3. Menjamin ketersediaan dan distribusi BBM subsidi secara tepat sasaran, guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kecil.
4. Mewujudkan pendidikan yang inklusif dan terjangkau, sehingga akses pendidikan tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga.
5. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat, melalui kebijakan ekonomi yang terukur dan berpihak pada kepentingan nasional.
6. Menurunkan harga kebutuhan pokok, melalui penguatan pengawasan distribusi, perbaikan tata kelola komoditas strategis, serta pencegahan praktik penimbunan.

Mahasiswa dan Tanggung Jawab Kebangsaan

Dalam pernyataan penutupnya, GMNI menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan historis mahasiswa sebagai elemen masyarakat sipil. Organisasi tersebut memandang bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kritik ketika kebijakan dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, suara mahasiswa kembali mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga tentang sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perdebatan mengenai arah kebijakan publik tentu merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun satu pertanyaan yang kini mengemuka dari pernyataan GMNI Bandung adalah: apakah kebijakan negara saat ini benar-benar telah menjawab kebutuhan rakyat, atau justru masih menyisakan ruang evaluasi yang harus segera dibenahi?