Bandung | CYBERNUSANTARA1.ID – Badan Kerja Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung menyampaikan desakan kepada DPRD Kota Bandung agar menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bandung. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Ketua Bakercab GMNI Bandung, Halim Mulia, menilai pembahasan LKPJ seharusnya tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, tetapi juga momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan kondisi riil di tengah masyarakat.
Menurutnya, DPRD Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk mengkaji capaian pemerintah secara objektif dan kritis sebelum mengambil keputusan terhadap LKPJ tersebut.
GMNI Bandung menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih dirasakan masyarakat, di antaranya pengelolaan sampah, kemacetan, kualitas pelayanan publik, ketimpangan sosial, hingga akses pendidikan yang belum merata. Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut juga menilai perlunya penguatan tata kelola birokrasi dan transparansi anggaran daerah.
“LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cermin keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat. Jika berbagai persoalan fundamental masih terus terjadi dan belum menunjukkan penyelesaian yang konkret, maka DPRD Kota Bandung perlu melakukan evaluasi secara serius,” ujar Halim dalam keterangannya.
GMNI Bandung juga mendorong DPRD Kota Bandung agar menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan mengutamakan kepentingan publik dalam proses pembahasan LKPJ.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Bandung maupun DPRD Kota Bandung terkait pernyataan dan tuntutan yang disampaikan GMNI Bandung tersebut.
Dalam pernyataannya, GMNI Bandung menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), mendorong transparansi penggunaan anggaran, serta meminta pemerintah lebih fokus menangani persoalan mendasar masyarakat seperti sampah, pengangguran, pendidikan, kemiskinan, dan transportasi.
GMNI Bandung menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan LKPJ bersama elemen masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya mendorong akuntabilitas dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah di Kota Bandung.
