Bandung | CYBERNUSANTARA1.ID – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gema Rakyat Anti-Korupsi (DPP LSM GRASI) menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan permasalahan pada proyek peningkatan Jalan Burujul–Sanca. Penyampaian sikap tersebut disebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, organisasi tersebut menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Ketua Umum DPP LSM GRASI, Mardi M Malau, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong agar setiap persoalan yang muncul dapat ditindaklanjuti melalui klarifikasi terbuka, audit teknis, audit investigatif, serta proses hukum bila diperlukan.
“Ini merupakan bentuk kepedulian kami agar pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (7/5/2026).
Dorong Evaluasi dan Audit
Dalam pernyataannya, DPP LSM GRASI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan jajaran terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Selain itu, mereka mengusulkan dilakukannya audit teknis dan audit investigatif secara independen terhadap seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan fisik, hingga proses pembayaran.
Organisasi tersebut juga menilai pentingnya keterbukaan informasi publik, termasuk dokumen kontrak, rencana anggaran biaya (RAB), gambar kerja, laporan pengawasan, serta hasil uji mutu, guna memastikan transparansi pelaksanaan proyek.
Minta Klarifikasi Pihak Terkait
GRASI juga meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam proyek dapat memberikan klarifikasi secara terbuka. Hal ini mencakup unsur pelaksana teknis maupun penyedia jasa, guna memastikan tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Terkait hal tersebut, perusahaan pelaksana proyek, PT Lie Jasin Engineering, disebut perlu memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan, termasuk aspek mutu, keselamatan kerja, dan pemenuhan hak pekerja.
Di sisi lain, GRASI juga mendorong Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk melakukan telaah awal apabila ditemukan indikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum.
Ajak Pengawasan Publik
Dalam pernyataan tersebut, GRASI turut mengajak masyarakat, media, mahasiswa, serta elemen sipil lainnya untuk ikut mengawal proses pembangunan secara kritis namun tetap bertanggung jawab.
Mereka juga menekankan bahwa apabila terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, maka perbaikan perlu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku tanpa menimbulkan kerugian tambahan bagi negara.
Komitmen Kawal Proses
DPP LSM GRASI menyatakan akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini melalui jalur konstitusional, termasuk audiensi dan pelaporan kepada instansi terkait, apabila diperlukan.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani di Bandung pada 7 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi PT Lie Jasin Engineering untuk memperolah konfirmasi.
Redaksi membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi kaidah kode etik jurnalistik.
