JAKARTA, CYBERNUSANTARA1.ID – Di tengah masih bergulirnya polemik terkait dugaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang kini telah memasuki proses hukum, Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, menginstruksikan seluruh jajaran relawan untuk mengalihkan fokus pengawalan kepada program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Maret Samuel Sueken dalam sebuah seruan bertajuk “Kawal Prabowo Bersih-Bersih”, yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara serta pelaksanaan program pembangunan nasional.
Menurut Maret, perkara terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah saat ini telah berada dalam ranah aparat penegak hukum sehingga prosesnya perlu dihormati sesuai mekanisme yang berlaku.
“Polisi telah bekerja, kejaksaan telah bekerja, dan nantinya pengadilan juga akan bekerja sesuai kewenangannya. Kita cukup mengawal agar proses berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.
Meski demikian, Maret mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap individu yang terlibat dalam perkara hukum memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam pernyataannya, JPKP menilai energi relawan sebaiknya tidak lagi terkonsentrasi pada perdebatan yang berkembang di ruang publik maupun media sosial, melainkan diarahkan pada pengawasan program-program strategis yang menyangkut kepentingan rakyat secara luas.
Soroti Pengawasan Program Bernilai Triliunan Rupiah
JPKP menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai membutuhkan pengawasan publik yang kuat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN), serta Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES).
Program Makan Bergizi Gratis disebut sebagai salah satu program dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar karena menyasar jutaan anak Indonesia. Oleh sebab itu, aspek kualitas makanan, distribusi, pengadaan, serta penggunaan anggaran perlu mendapat perhatian serius.
Selain itu, Badan Gizi Nasional sebagai institusi pelaksana program juga dinilai memerlukan sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat mengingat besarnya anggaran yang dikelola.
Sementara itu, program Koperasi Desa Merah Putih dipandang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun demikian, besarnya nilai anggaran yang beredar juga menuntut pengawasan agar pelaksanaannya sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Relawan Diminta Turun ke Lapangan
Dalam arahannya, Maret meminta seluruh pengurus dan relawan JPKP di berbagai daerah untuk lebih aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
Ia mengajak relawan mempelajari regulasi, mendengarkan aspirasi masyarakat, mengidentifikasi persoalan yang muncul, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pihak terkait.
Menurutnya, peran relawan bukan untuk menggantikan tugas aparat penegak hukum, melainkan menjadi bagian dari kontrol sosial dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
Pengawasan dan Dukungan Harus Berjalan Seimbang
JPKP menegaskan dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak berarti mengabaikan fungsi pengawasan. Sebaliknya, pengawasan yang konstruktif dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di tengah berbagai dinamika politik yang berkembang, organisasi tersebut mengajak seluruh relawan untuk lebih fokus mengawal pelaksanaan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
Hingga kini, polemik terkait dugaan ijazah yang sempat menjadi perdebatan publik masih berada dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati proses hukum yang berjalan serta mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
