JAKARTA, CYBERNUSANTARA1.ID – Isu hukum laut internasional kembali menjadi perhatian dunia. Dalam Webinar International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) yang digelar pada Kamis, 19 Juni 2026, para pakar hukum internasional membahas berbagai tantangan kontemporer yang dihadapi negara-negara dunia dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan pemanfaatan laut global.
Kegiatan yang diikuti akademisi, praktisi hukum, diplomat, mahasiswa, dan pemerhati kemaritiman ini mengangkat tema besar “Dinamika Hukum Laut Internasional dan Penyelesaian Sengketa Global”. Webinar menghadirkan Hao Duy Phan, Pejabat Hukum ITLOS, serta Prof. Sabela Gayo, Presiden Dewan Sengketa Indonesia (DSI), sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Hao Duy Phan menegaskan bahwa hukum laut internasional terus berkembang mengikuti dinamika geopolitik, teknologi, dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
“Laut bukan hanya ruang geografis, tetapi juga ruang hukum yang membutuhkan kepastian, kerja sama, dan penghormatan terhadap aturan internasional. UNCLOS memberikan kerangka yang sangat penting bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan secara damai,” ujar Hao Duy Phan.
Menurutnya, sengketa maritim saat ini tidak lagi sebatas persoalan batas wilayah, melainkan juga mencakup pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, hingga dampak perubahan iklim terhadap status wilayah maritim.
“Perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut menghadirkan tantangan hukum baru yang belum pernah dihadapi generasi sebelumnya. Komunitas internasional perlu memperkuat kolaborasi agar hukum laut tetap relevan dan efektif,” katanya.
Hao Duy Phan juga menjelaskan peran strategis ITLOS sebagai lembaga peradilan internasional yang berfungsi menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul dari implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
“ITLOS hadir untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan hukum, bukan kekuatan. Putusan yang dihasilkan bertujuan menjaga stabilitas, kepastian hukum, dan hubungan baik antarnegara,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu strategis menjadi perhatian peserta, mulai dari delimitasi batas laut, sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), eksploitasi sumber daya mineral dasar laut, perlindungan keanekaragaman hayati di laut lepas, hingga tantangan keamanan maritim global seperti pembajakan dan kejahatan lintas negara.
Sementara itu, Presiden Dewan Sengketa Indonesia (DSI), Prof. Sabela Gayo, menekankan pentingnya penguatan kapasitas hukum internasional Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
“Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam tata kelola maritim global. Karena itu, penguasaan hukum laut internasional menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar,” tegas Prof. Sabela Gayo.
Menurutnya, penyelesaian sengketa secara damai harus menjadi prioritas dalam menghadapi berbagai persoalan maritim yang berpotensi memicu ketegangan antarnegara.
“Negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun mekanisme peradilan internasional seperti ITLOS harus dipandang sebagai instrumen peradaban modern dalam menyelesaikan konflik secara bermartabat,” ujarnya.
Prof. Sabela Gayo juga menyoroti pentingnya diplomasi hukum dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan maritim strategis dunia.
“Kekuatan suatu negara pada era modern tidak hanya ditentukan oleh aspek militer dan ekonomi, tetapi juga kemampuan memanfaatkan instrumen hukum internasional untuk melindungi kepentingan nasional,” katanya.
Selain itu, ia menilai konsep blue economy harus didukung oleh kepastian hukum yang kuat agar pemanfaatan sumber daya laut dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kedaulatan negara menjadi kunci masa depan pengelolaan laut dunia,” tambahnya.
Webinar ini juga mengulas berbagai isu yang saat ini menjadi sorotan dunia, seperti dampak kenaikan permukaan air laut terhadap batas wilayah maritim, perlindungan ekosistem laut lepas (high seas), hingga eksploitasi mineral dasar laut dalam (deep seabed mining) yang memunculkan perdebatan hukum dan lingkungan di tingkat internasional.
Melalui forum ilmiah tersebut, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan hukum laut internasional serta peran penting ITLOS dalam menjaga stabilitas dan ketertiban global.
Di tengah meningkatnya kompleksitas sengketa maritim dunia, webinar ini menjadi pengingat bahwa hukum internasional tetap menjadi instrumen utama dalam membangun perdamaian, keadilan, dan kerja sama antarnegara di lautan yang menjadi milik bersama umat manusia.
