DEN HAAG, BELANDA | CYBERNUSANTARA1.ID – Dewan Sengketa Indonesia (DSI) kembali memperluas jejaring kerja sama internasional dengan menjajaki kolaborasi bersama The Hague Academy for Local Governance dalam pengembangan pelatihan internasional di bidang tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan yang bersih.
Pertemuan tersebut berlangsung di Den Haag, Belanda, Rabu (12/8/2026). Agenda ini menjadi bagian dari langkah DSI dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia melalui pertukaran pengetahuan dan praktik tata kelola pemerintahan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
The Hague Academy for Local Governance sendiri merupakan organisasi nirlaba dan non-pemerintah yang berfokus pada penguatan demokrasi lokal di berbagai negara melalui pelatihan yang berorientasi pada praktik. Lembaga tersebut telah mengembangkan dan melaksanakan berbagai program di puluhan negara serta bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pembangunan.
Pertemuan DSI dengan The Hague Academy for Local Governance diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi baru, khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan yang tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menghadirkan pengalaman praktis mengenai bagaimana pemerintahan daerah dapat bekerja secara efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dorong Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Dalam pertemuan tersebut, Floris de Ruiter, Penasihat Senior Tata Kelola Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya membangun kapasitas para pemangku kepentingan di tingkat lokal agar mampu menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan daerah yang baik tidak hanya berbicara mengenai struktur dan regulasi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang efektif, transparan dan responsif kepada masyarakat.
Floris juga menambahkan, bahwa penguatan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan daerah menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang memiliki integritas serta mampu membangun kepercayaan publik.
“Pemerintahan yang bersih membutuhkan lebih dari sekadar aturan. Dibutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan,” katanya
Ia juga menilai pertukaran pengalaman antara Indonesia dan komunitas internasional dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak.
“Kami melihat pentingnya pembelajaran bersama. Setiap negara memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, tetapi terdapat banyak pengalaman yang dapat dipertukarkan untuk memperkuat tata kelola di tingkat lokal,”
Catatan redaksional: Pernyataan Floris di atas disusun sebagai redaksi statement berdasarkan substansi pertemuan, bukan kutipan verbatim yang diverifikasi dari rekaman/transkrip.
DSI Dorong Transfer Pengetahuan Internasional ke Indonesia
Presiden Dewan Sengketa Indonesia (DSI), Prof. Sabela Gayo, menegaskan bahwa penjajakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari visi DSI untuk memperkuat kapasitas profesional Indonesia melalui jejaring internasional.
Menurut Sabela, tata kelola pemerintahan daerah memiliki keterkaitan erat dengan terciptanya kepastian hukum, pencegahan konflik, pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami ingin membawa pengalaman dan praktik baik internasional ke Indonesia, kemudian mengadaptasinya dengan kebutuhan serta karakteristik pemerintahan daerah di Indonesia. Kerja sama seperti ini bukan sekadar pertukaran pengetahuan, tetapi merupakan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia.”
Sabela menambahkan, pemerintahan yang bersih harus dibangun melalui budaya integritas yang diterapkan secara konsisten, mulai dari tingkat pengambilan kebijakan hingga pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari integritas manusianya. Regulasi penting, sistem penting, tetapi tanpa integritas, transparansi dan akuntabilitas, tata kelola yang baik akan sulit diwujudkan.”
Ia juga menilai pelatihan internasional yang dirancang secara tepat dapat menjadi sarana mempertemukan pengalaman praktisi dari berbagai negara dengan kebutuhan nyata pemerintah daerah di Indonesia.
“Kami berharap kerja sama ini dapat melahirkan program pelatihan yang konkret dan memberikan manfaat langsung. Para peserta tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga memperoleh pengetahuan, perspektif dan keterampilan yang dapat diterapkan ketika kembali menjalankan tugas di daerah.”
Catatan redaksional: Pernyataan Prof. Sabela Gayo di atas juga merupakan redaksi statement yang disusun berdasarkan substansi dan tujuan pertemuan, bukan kutipan verbatim yang diverifikasi dari rekaman.
Membuka Jalan Kolaborasi Indonesia–Internasional
Pertemuan di Den Haag tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas negara.
Bagi Indonesia, pertukaran pengalaman dengan lembaga yang memiliki pengalaman dalam pengembangan tata kelola lokal dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran untuk memperkuat kualitas pemerintahan daerah.
Sementara bagi DSI, kerja sama tersebut dapat memperluas peran kelembagaan dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan kapasitas profesional yang berkaitan dengan tata kelola, penyelesaian konflik serta pembangunan budaya hukum yang berintegritas.
Langkah ini sejalan dengan rekam jejak DSI dalam membangun kerja sama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, DSI juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Dari Den Haag untuk Indonesia yang Lebih Berintegritas
Penjajakan kerja sama antara DSI dan The Hague Academy for Local Governance diharapkan tidak berhenti pada pertemuan kelembagaan semata. Lebih jauh, agenda tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi program nyata yang memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pemerintahan daerah di Indonesia maupun wilayah lainnya.
Semangat yang dibangun adalah belajar dari pengalaman dunia, memperkuat kapasitas nasional, dan menerjemahkan praktik baik ke dalam kebutuhan masyarakat Indonesia.
Prof. Sabela Gayo menegaskan bahwa peningkatan kualitas pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan bukan hanya seberapa baik sistem dibangun, tetapi seberapa besar masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, setiap kerja sama internasional harus kita arahkan untuk memperkuat pelayanan publik, integritas dan keadilan bagi masyarakat,” katanya.
Pertemuan di Den Haag pun menjadi langkah strategis untuk membuka peluang lahirnya program pelatihan internasional yang mempertemukan pengalaman global dengan kebutuhan lokal—sebuah ikhtiar membangun pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, bersih dan semakin dekat dengan masyarakat.
