JAKARTA | CYBERNUSANTARA1.ID – Presiden Dewan Sengketa Indonesia (DSI), Prof. Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACIArb., CPM., CPArb., dijadwalkan melakukan audiensi dengan International Air Transport Association (IATA) pada 11 Agustus 2026 di Jenewa, Swiss. Agenda tersebut menjadi bagian dari langkah strategis DSI dalam memperluas pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor penerbangan internasional yang terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas global.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi sarana pertukaran pengetahuan mengenai praktik terbaik penyelesaian sengketa di industri penerbangan, sekaligus membuka peluang kerja sama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang hukum transportasi udara dan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR).
Menurut Prof. Sabela Gayo, industri penerbangan merupakan salah satu sektor yang memiliki dinamika sangat tinggi karena melibatkan berbagai kepentingan, mulai dari maskapai, operator bandara, regulator, perusahaan pembiayaan, hingga penumpang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, profesional, independen, dan memberikan kepastian hukum.
“Transportasi udara merupakan sektor yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus mampu mengikuti perkembangan industri global dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, profesionalisme, dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Prof. Sabela Gayo.
Ia menilai bahwa perkembangan teknologi penerbangan dan meningkatnya konektivitas internasional turut melahirkan tantangan hukum yang semakin kompleks. Karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas lembaga penyelesaian sengketa agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun masyarakat.
“Kami ingin mempelajari praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di tingkat internasional. Pengalaman dari lembaga-lembaga global seperti IATA akan menjadi referensi penting dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa penerbangan di Indonesia,” katanya.
Prof. Sabela Gayo menegaskan bahwa DSI berkomitmen untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, transparan, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang berimbang bagi seluruh pihak.
“Penyelesaian sengketa yang baik tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan, menjaga hubungan bisnis, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Itulah yang ingin terus kami dorong melalui penguatan kapasitas kelembagaan DSI,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pengembangan kompetensi mediator, arbiter, dan praktisi hukum Indonesia merupakan salah satu prioritas DSI dalam menghadapi tantangan hukum di era globalisasi.
“Sumber daya manusia yang kompeten merupakan fondasi utama dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang berkelas dunia. Melalui kerja sama internasional, kami berharap dapat meningkatkan kualitas mediator dan arbiter Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global,” jelasnya.
Menurut Prof. Sabela Gayo, kerja sama lintas negara juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan industri penerbangan internasional.
“Kami percaya bahwa kolaborasi internasional akan memberikan manfaat besar bagi pengembangan hukum nasional. DSI ingin menjadi mitra strategis dalam menghadirkan sistem penyelesaian sengketa yang modern, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha,” tuturnya.
Melalui agenda audiensi dengan IATA di Jenewa, DSI berharap dapat memperkuat hubungan kelembagaan dengan organisasi penerbangan internasional, memperluas wawasan mengenai penyelesaian sengketa di sektor aviasi, serta membawa praktik-praktik terbaik dunia sebagai referensi dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa penerbangan di Indonesia yang profesional, kredibel, dan berstandar internasional.
