Sumedang| CYBERNUSANTARA1.ID – Proyek peningkatan ruas jalan Burujul–Sanca di Kabupaten Sumedang kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga dan elemen masyarakat menilai proyek bernilai sekitar Rp36 miliar tersebut menyimpan berbagai dugaan kejanggalan, mulai dari penggunaan alat kerja yang dinilai tidak layak, minimnya pengawasan lapangan, kualitas material yang dipersoalkan, hingga keterlambatan pembayaran upah pekerja lokal.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Paguyuban Nafas Tampomas (PANAS), Cecep Heryanto, yang akrab disapa Petkong. Ia mengaku telah melakukan pemantauan langsung di lokasi proyek selama beberapa pekan terakhir.
Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan di lapangan dinilai jauh dari standar proyek infrastruktur dengan nilai anggaran yang besar.
“Dengan nilai proyek sebesar itu, kami melihat pengawasan sangat minim. Menurut kami, seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat dan profesional,” ujar Cecep kepada awak media, Jumat 8 Mei 2026 di Sekertariat Aliansi Pena Bandung.
Cecep juga menyoroti dugaan penggunaan alat kerja yang dinilai sudah tidak layak pakai. Ia menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan nilai proyek yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Dugaan Material Tak Sesuai Spesifikasi
Selain persoalan alat kerja dan pengawasan, masyarakat juga mempertanyakan dugaan penggunaan material yang dianggap tidak sesuai spesifikasi teknis.
Cecep mengaku menemukan beberapa metode pekerjaan yang dipertanyakan kualitasnya, termasuk proses pemasangan material di sejumlah titik jalan.
Menurut hasil pengamatannya, progres pekerjaan di lapangan dinilai belum maksimal meski proyek disebut telah berjalan sekitar satu bulan. Dari estimasi yang diamati masyarakat, progres pekerjaan diperkirakan baru mencapai sekitar 10 persen.
“Kalau melihat waktu pelaksanaan yang tercantum, seharusnya progres pekerjaan sudah jauh lebih tinggi. Tetapi justru ini menimbulkan pertanyaan besar,” katanya.
Ia juga menyesalkan tidak terpasangnya papan informasi proyek pada awal pekerjaan berlangsung. Padahal, keberadaan papan proyek dinilai penting sebagai bentuk transparansi kepada publik terkait nilai anggaran, pelaksana proyek, hingga target pekerjaan.
Upah Pekerja Lokal Dipersoalkan
Tak hanya aspek teknis, persoalan hak pekerja lokal juga menjadi perhatian serius. Sejumlah pekerja disebut belum menerima upah selama hampir dua bulan. Bahkan, cecep menduga sebagian pekerja menerima bayaran di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Kondisi tersebut memicu keprihatinan sejumlah unsur masyarakat dan aparat wilayah yang sempat melakukan komunikasi dengan pihak pelaksana proyek.
Sorotan Keselamatan Kerja dan Sistem Subkontrak
Masyarakat juga menyoroti lemahnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sejumlah pekerja disebut bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD).
Selain itu, proyek tersebut diduga melibatkan beberapa subkontraktor dalam pelaksanaannya. Cecep menilai sistem pembagian pekerjaan kepada sejumlah pihak tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak memengaruhi kualitas pekerjaan di lapangan.
Pemenang tender proyek disebut merupakan PT. LIE JASIN ENGINEERING, namun masyarakat menduga sebagian pekerjaan dibagi ke sejumlah subkontraktor lain.
Desakan Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Sejumlah kepala desa di sekitar lokasi proyek, termasuk dari Desa Gendereh dan Desa Ciawitali, disebut telah mengikuti rapat koordinasi bersama unsur Forkopimcam guna membahas berbagai persoalan tersebut.
Cecep meminta adanya audit menyeluruh terhadap proyek, mulai dari proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ia juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, turun langsung melakukan pemeriksaan apabila ditemukan potensi kerugian negara.
“Kami berharap ada evaluasi total dan audit menyeluruh. Kalau memang ditemukan pelanggaran, harus ditindak tegas,” tegasnya.
Ancaman Aksi Massa
Kelompok masyarakat yang tergabung dalam paguyuban kontrol sosial tersebut juga menyatakan siap melakukan aksi terbuka apabila aspirasi mereka tidak mendapat respons dari pihak terkait.
Mereka menilai berbagai kritik dan laporan masyarakat selama ini seolah diabaikan, termasuk setelah sejumlah temuan di lapangan sempat viral di media sosial.
Masyarakat berharap Dedi Mulyadi turun langsung meninjau kondisi proyek jalan maupun mendengar aspirasi warga terkait proyek Peningkatan Jalan Burujul-sanca.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun instansi terkait mengenai berbagai tudingan yang disampaikan masyarakat tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait, baik pelaksana proyek, kontraktor, konsultan pengawas, maupun instansi pemerintah yang berkaitan dengan pekerjaan peningkatan ruas jalan Burujul–Sanca.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap objektif, akurat, serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan penjelasan maupun tanggapan atas berbagai dugaan dan sorotan yang berkembang di masyarakat.
