Bekasi, CYBERNUSANTARA1.ID | FENOMENA travel umrah yang mengandalkan kekuatan influencer dan selebriti untuk menarik jamaah semakin marak di Indonesia. Di balik kemasan promosi yang mewah dan menjanjikan, muncul pertanyaan besar yang patut direnungkan bersama: apakah yang sedang dijual adalah perjalanan ibadah atau sekadar citra yang dibangun melalui strategi pemasaran?
Dalam beberapa tahun terakhir, industri umrah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika dahulu biro perjalanan umrah bertumpu pada rekam jejak pelayanan, legalitas, dan kepercayaan jamaah, kini tidak sedikit yang mengandalkan kekuatan branding digital. Testimoni publik figur, konten media sosial, hingga endorsement influencer menjadi alat utama untuk membangun keyakinan calon jamaah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa umrah tidak lagi dipasarkan sebagai layanan perjalanan ibadah semata, melainkan telah bergeser menjadi bagian dari gaya hidup dan tren sosial. Sayangnya, ketika branding lebih dominan dibandingkan transparansi, risiko yang muncul tidak hanya menyangkut bisnis, tetapi juga menyentuh aspek moral dan kepercayaan publik.
Sejumlah kasus yang mencuat belakangan memperlihatkan pola yang hampir serupa. Paket umrah ditawarkan dengan harga jauh di bawah kewajaran pasar. Promosi dilakukan secara masif melalui tokoh publik yang memiliki pengaruh besar. Kepercayaan masyarakat tumbuh dengan cepat, sementara di balik layar terdapat persoalan mendasar yang tidak diketahui calon jamaah.
Dalam banyak kasus, pola tersebut berujung pada terganggunya arus kas perusahaan, tertundanya keberangkatan jamaah, hingga munculnya kerugian yang tidak sedikit. Ketika kondisi itu terjadi, yang hilang bukan hanya uang, tetapi juga harapan dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Karena itu, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai kegagalan bisnis biasa. Dampaknya jauh lebih luas. Reputasi industri umrah ikut tercoreng, masyarakat menjadi semakin curiga terhadap penyelenggara perjalanan yang sah, dan pelaku usaha yang bekerja secara profesional harus ikut menanggung konsekuensi dari ulah segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.
Influencer Tidak Bisa Lagi Sekadar Mengaku “Hanya Endorse”
Perkembangan teknologi informasi membuat influencer memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Ketika seorang figur publik mempromosikan sebuah produk atau layanan, masyarakat cenderung menganggapnya sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dipercaya.
Dalam konteks ini, promosi layanan umrah tidak bisa disamakan dengan promosi produk konsumsi biasa. Ada dimensi ibadah, kepercayaan, dan harapan spiritual yang melekat di dalamnya.
Oleh sebab itu, sudah saatnya para influencer memahami bahwa setiap promosi yang mereka lakukan memiliki konsekuensi. Prinsip kehati-hatian atau due diligence harus menjadi bagian dari tanggung jawab moral maupun profesional sebelum menerima kerja sama promosi.
Apabila terbukti menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memberikan legitimasi terhadap program yang bermasalah, maka pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana, dapat menjadi bagian dari konsekuensi yang harus dihadapi. Langkah ini penting untuk memutus mata rantai legitimasi palsu yang selama ini sering dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan publik secara instan.
Edukasi Menjadi Benteng Pertama Perlindungan Jamaah
Di tengah maraknya promosi umrah murah, masyarakat perlu memahami satu prinsip sederhana namun sangat penting: harga yang terlalu murah harus menjadi tanda peringatan.
Biaya penyelenggaraan umrah memiliki komponen yang relatif jelas, mulai dari tiket penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, visa, transportasi lokal, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Ketika sebuah paket ditawarkan jauh di bawah biaya yang sewajarnya, masyarakat perlu bertanya lebih jauh mengenai sumber pembiayaan dan model bisnis yang digunakan.
Kesadaran ini menjadi benteng pertama dalam melindungi calon jamaah dari potensi kerugian.
Peran Strategis AMPHURI
Sebagai organisasi yang menaungi penyelenggara perjalanan ibadah, AMPHURI memiliki posisi strategis dalam menjaga kesehatan ekosistem industri umrah nasional.
Langkah yang dapat diperkuat antara lain melalui edukasi publik secara masif mengenai ciri-ciri penawaran yang tidak wajar, pengawasan terhadap promosi yang berpotensi menyesatkan, serta peningkatan sinergi antara bidang hukum, bidang umrah, dan seluruh pengurus daerah dalam melakukan pembinaan kepada anggota.
Selain itu, keberadaan posko pengaduan yang mudah diakses masyarakat dapat menjadi sarana perlindungan sekaligus deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan yang muncul di lapangan.
Di sisi lain, komunikasi aktif dengan maskapai penerbangan dan para pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas layanan dan kepastian biaya bagi jamaah.
Menjaga Kepercayaan, Menjaga Ibadah
Industri umrah pada hakikatnya tidak akan pernah kehilangan peminat. Selama ada umat Islam yang merindukan Baitullah, kebutuhan untuk beribadah umrah akan selalu ada. Namun yang dapat hilang adalah kepercayaan.
Ketika kepercayaan publik runtuh, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang bermasalah. Travel yang bekerja secara profesional dan jujur pun ikut terkena imbasnya. Masyarakat menjadi ragu, industri kehilangan kredibilitas, dan proses pemulihan kepercayaan membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Karena itu, masa depan industri umrah hanya memiliki dua pilihan. Membiarkannya terus dimainkan oleh pihak-pihak yang menjual mimpi dengan janji-janji yang tidak realistis, atau membangunnya sebagai ekosistem yang aman, transparan, profesional, dan berintegritas.
Pada akhirnya, penyelenggaraan umrah bukan sekadar aktivitas bisnis. Di dalamnya terdapat amanah besar untuk mengantarkan umat menuju rumah Allah SWT. Amanah itu tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan sesaat, apalagi oleh praktik-praktik yang menjadikan ibadah sebagai alat mencari keuntungan dengan cara yang menyesatkan. Sebab ketika kepercayaan diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi industri, tetapi juga harapan suci para tamu Allah.
(Penulis: Firman Adi Candra, Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan HKI DPP AMPHURI).
