Foto/dok : Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Profesi Mediator, Ajudikator dan Arbiter
Sulawesi Selatan, CYBERNUSANTARA1.ID – Dewan Sengketa Indonesia (DSI) sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa kembali menggelar acara Pelantikan Profesi Mediator, Ajudikator dan Arbiter di Hotel Horison Ultima Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
Kabar pelantikan tersebut disampaikan oleh Presiden DSI Prof. Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACIArb., CPM., CPrM., CPT., CCCLE., CPrCD., melalui pesan singkat WhatsApp, Jum’at, 16 Mei 2025.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
“Saat ini, Dewan Sengketa Indonesia (DSI) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa menyelenggarakan acara Pengambilan Sumpah serta Janji Mediator, Ajudikator dan Arbiter yang diikuti oleh 14 (empat belas) orang peserta sumpah/janji,” ungkap Prof. Sabela Gayo.
Untuk diketahui, hingga saat ini Dewan Sengketa Indonesia (DSI) telah meraih penghargaan rekor MURI dengan Nomor 11432 / R.MURI / XII / 2023 sebagai lembaga pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Pengambilan Sumpah / Janji Mediator di Indonesia.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
“Dewan Sengketa Indonesia (DSI) saat ini sudah memiliki Mediator sebanyak 4.100 orang Mediator, 90 Konsiliator, 91 Ajudikator, 586 Arbiter dan 124 Praktisi Dewan Sengketa. Bahkan 75 % dari jumlah total 4.100 orang Mediator tersebut sudah terdaftar sebagai Mediator Non Hakim di berbagai Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah serta Pengadilan Agama di seluruh Indonesia,” tandasnya.
Dari informasi yang diperoleh, acara tersebut dihadiri berbagai pihak diantaranya dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Ny. Warsinta Uli Saragih, S.H., M.H., (Hakim Tinggi), perwakilan pengadilan agama tinggi makassar DR. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H (Wakil Ketua PTA Makassar), Kombes Pol Ade Indrawan, S.I.K., M.H (Kabidkum Polda Sulsel), sebagai perwakilan Gubernur dihadiri oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Jufri Rahman, M.Si dan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Herwin Firmansyah, S.H., M.H.
Sumber : Dewan Sengketa Indonesia (DSI)
