Kalimantan Timur | CYBERNUSANTARA1.ID — Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kalimantan Timur Rustam Afandi Y Suma menyoroti dinamika kritik politik yang berkembang di media sosial terkait sejumlah pernyataan yang menyeret nama Gubernur dan pejabat daerah di Kalimantan Timur.
Rustam Afandi Y Suma, mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan etika demokrasi, menjaga suasana kondusif, serta menyampaikan kritik secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah unggahan di media sosial yang memuat komentar politik terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk narasi yang menyinggung nama Dr. H. Rudy mas’ud Gubernur Kaltim.
Menurut Afandi, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, ia menilai ruang publik sebaiknya tidak dipenuhi dengan narasi yang berpotensi memicu kegaduhan politik di tengah masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga situasi tetap sejuk. Kritik tentu boleh disampaikan, tetapi harus mengandung solusi, data, dan semangat membangun daerah,” ujar Afandi dalam keterangannya.
Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintahan di Kalimantan Timur untuk memperkuat sinergi demi mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap semua pihak, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, dapat terus memperkuat kolaborasi demi kepentingan rakyat. Masyarakat tentu lebih membutuhkan hasil kerja nyata dibandingkan polemik politik yang berkepanjangan,” katanya.
Afandi turut menyoroti pentingnya menjaga etika komunikasi publik, terutama di media sosial yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Terkait berbagai kritik yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Afandi meminta agar setiap masukan disampaikan melalui mekanisme yang santun dan demokratis.
“Biarkan pemerintah bekerja menjalankan program pembangunan. Kalau ada kritik atau masukan, sampaikan dengan cara yang elegan, objektif, dan membangun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Selain itu, Afandi juga menanggapi keterlibatan pihak luar daerah dalam polemik yang berkembang di Kalimantan Timur. Menurutnya, setiap aspirasi tetap harus menghormati kondisi sosial dan kearifan lokal masyarakat setempat.
“Kami menghargai kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi. Namun semua pihak juga perlu menjaga suasana tetap kondusif agar tidak menimbulkan persepsi yang memperkeruh keadaan,” tambahnya.
Mengenai isu dinasti politik yang kembali mencuat, Afandi menegaskan bahwa seluruh pemimpin daerah yang saat ini menjabat telah dipilih melalui proses demokrasi dan mekanisme konstitusional.
“Pemimpin yang ada hari ini merupakan pilihan masyarakat melalui pemilu yang sah. Karena itu, mari kita bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan dengan semangat persatuan dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
