Pangandaran, CYBERNUSANTARA1.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar nelayan dari Forum Benih Bening Lobster (BBL) di depan Pendopo Bupati Pangandaran, Kamis (24/07/2025), berakhir ricuh dan nyaris anarkis. Kericuhan dipicu lantaran massa tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati Pangandaran, yang menjadi sasaran utama tuntutan mereka.
Kemarahan massa meledak, gerbang pendopo dijebol, dan sebuah mobil pemadam kebakaran (Damkar) menjadi sasaran perusakan. Kaca mobil pecah, bodi rusak akibat lemparan batu dan benda keras dari demonstran yang frustrasi karena merasa aspirasinya diabaikan.
Tuntut SKAB, Massa Meledak Karena Tak Ditemui
Aksi yang awalnya berlangsung damai dengan tuntutan utama penerbitan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB), berubah menjadi ledakan emosi. Para nelayan menuntut kejelasan regulasi dan akses legal terhadap aktivitas penangkapan benih bening lobster yang selama ini menjadi mata pencaharian utama mereka.
Namun kekecewaan mendalam muncul ketika tidak ada satupun pejabat daerah, termasuk Bupati, yang bersedia menemui mereka. Situasi pun berubah menjadi chaos.
Kapolres Pangandaran Terjun Langsung, Redam Kerusuhan
Situasi yang hampir tak terkendali akhirnya berhasil diredam setelah Kapolres Pangandaran, AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H., mengambil langkah berani. Ia turun langsung ke tengah kerumunan dan berbicara lantang melalui pengeras suara.
“Saudara-saudaraku, tolong dengarkan saya! Kami siap memfasilitasi, kami siap mendukung pemerintah dan masyarakat, khususnya nelayan,” tegas Kapolres, menyuarakan komitmen jajarannya untuk menjadi jembatan aspirasi.
Dengan pendekatan humanis dan bahasa yang menyejukkan, ia melanjutkan:
“Saya titip, semoga Pangandaran tetap kondusif. Kami akan mengawal proses ini hingga tuntas. Mari kita selesaikan dengan cara yang terhormat, bukan dengan perusakan,” imbuhnya.
Amarah Mereda, Aksi Dibubarkan Secara Tertib
Pidato tegas namun persuasif dari Kapolres terbukti ampuh. Massa yang awalnya beringas mulai tenang, dan satu per satu mendengarkan. Setelah dialog singkat antara Kapolres dan koordinator lapangan, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri secara tertib tanpa insiden lebih lanjut.
Tindakan cepat dan kepemimpinan langsung Kapolres Pangandaran berhasil mencegah potensi jatuhnya korban jiwa dan kerusakan yang lebih luas. Meski demikian, kerusakan fisik terhadap aset publik, termasuk mobil Damkar dan gerbang pendopo, tercatat cukup signifikan.
Polres Tegaskan Komitmen Hukum yang Profesional dan Proposional
Dalam pernyataan lanjutan, Kapolres menegaskan bahwa jajarannya akan terus bersikap profesional, proposional, dan akuntabel dalam menangani dampak hukum dari insiden tersebut.
“Kami tidak akan mentoleransi aksi anarkis, namun tetap menghormati kebebasan berekspresi masyarakat. Proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Tidak ada ruang bagi kekerasan, tapi kami juga akan kawal aspirasi nelayan agar tersampaikan secara bermartabat,” tegas AKBP Andri.
Aksi Pangandaran Jadi Sorotan: Tuntutan Nelayan dan Respons Cepat Aparat
Aksi ini menjadi peringatan keras akan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat. Respons cepat aparat keamanan, khususnya Kapolres Pangandaran, menjadi kunci meredam konflik yang nyaris meluas.
Situasi saat ini telah kondusif, namun proses penyelesaian permasalahan dasar—yakni legalitas dan perizinan SKAB—masih menjadi PR besar bagi pemerintah daerah.
(Red)
