Cybernusantara1.id,- Kota Bandung: Korps HMI Wati (Kohati) cabang bandung menghadari kegiatan lokakarya tata kelola pemerintahan inklusif di Hotel California, Bandung. Kegiatan ini diinisiasi oleh Setara Institute bekerja sama dengan Kesbangpol dan Pemerintah Kota Bandung.
Peserta dalam kegiatan lokakarya terdiri dari berbagai unsur, diantaranya anggota FKUB, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktivis HAM, aktivis perempuan dan aparatur terkait. Hal ini disampaikan Elda Dwi Pratiwi kepada awak media Senin, 25 Oktober 2021
Kohati mendelegasikan kadernya, Elda Dwi Pratiwi sebagai representasi dari aktivis perempuan.
Lokakarya pelatihan pemerintah inklusif ini diikuti selama tiga hari penuh, sampai dengan Rabu, 27 Oktober 2021.
Kepala Kesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi, menyambut positif diselenggarakannya kegiatan lokakarya pelatihan bagi para stakeholder di daerah untuk meningkatkan kapasitas para stakeholder dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif. “Saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya inklusifitas di berbagai aspek kehidupan,” ujarnya.
Bambang berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membekali para stakeholder wawasan kebangsaan, toleransi dan hal lainnya untuk dapat diimplementasikan dalam mewujudkan Bandung sebagai kota yang toleran dan cinta damai.
Pelaksanaan kegiatan lokakarya pelatihan pemerintahan inklusif diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan secara luring di Kota Bandung. Kegiatan secara luring diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Sebelum mengikuti kegiatan di hari pertama para peserta, panitia, trainer, penasihat serta pemateri melakukan Swab antigen. Selain itu, diwajibkan pula untuk menunjukkan sertifikat atau surat keterangan telah divaksin untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Mengingat kegiatan ini berlangsung secara intensif dari pagi hingga malam hari, panitia pun menyediakan akomodasi penginapan bagi seluruh peserta.
Selama tiga hari, peserta pelatihan mendapatkan pematerian mengenai topik-topik yang sangat relevan dalam menunjang terwujudnya inklusifitas. Topik yang disampaikan dalam lokakarya ini diantaranya:
1. Wawasan Kebangsaan Inklusif. 2. Toleransi dan Kemajemukan.
3. Demokrasi dan HAM.
4. Birokrasi dan Partisipasi Publik. 5. Deteksi Dini Radikalisme –
Terorisme.
6. Deteksi Dini Intoleransi.
7. Perencanaan Tindak Lanjut.
8. Distingsi Kota.
Selama sesi pematerian, para peserta sangat aktif mengkuti setiap materi yang disampaikan oleh pemateri yang relevan di bidangnya.
Dalam kegiatan ini juga diselingi dengan sesi diskusi, analisis kasus, pemecahan masalah hingga pembuatan konten video secara berkelompok dengan tema kebhinnekaan, toleransi, demokrasi dan HAM.
Di akhir kegiatan peserta secara kelompok mempresentasikan hasil analisisnya dan membuat Renana Tindak Lanjur (RTL) dari kegiatan ini.
Delegasi Kohati, Elda Dwi Pratiwi (21) mengaku sangat antusias dan bersyukur dapat mengikuti kegiatan lokakarya pelatihan pemerintahan inklusif. “Alhamdulillah, dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan mendapatkan bekal ilmu serta pengalaman yang luar biasa terkait dengan tata kelola pemerintahan inklusif.
Bertemu dengan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dengan latar belakang agama dan kebudayaan yang tidak sama, membuat saya semakin memaknai arti kebhinnekaan,” ujaranya.
Menurut Elda kegiatan ini sangat bermanfaat, selain dalam rangka pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif, pelaksanaan Training of Trainer ini juga dapat meningkatkan kapasitas terhadap sistem, manajemen dan sikap, serta tindakan pemerintah untuk dapat menjawab dan menyikapi berbagai permasalahan mengenai isu-isu intoleransi, diskriminasi dan ekstrimisme yang selama ini menyebabkan disharmoni dalam masyarakat.
Sebagai delegasi dari Kohati tentu saja saya berharap setelah kegiatan ini, selain mendapatkan pemahaman dan pengalaman secara pribadi, juga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan di organisasi, khususnya dalam ruang lingkup Kohati Cabang Bandung,” ujarnya menutup perbincangan.
Kegiatan lokakarya pelatihan pemerintahan inklusif ditutup secara langsung oleh Direktur Utama Setara Insitute. “Inklusif merupakan puncak dari toleransi yang sangat penting diterapkan dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam dunia pemerintahan.
Inklusif dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang harmonis dan setara dengan nilai-nilai kemajemukan,” Ujarnya.
Setara Instutute juga mengapresia antusias peserta di Kota Bandung yang sangat aktif dan dapat mengikuti kegiatan hingga selesai.
“Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, panitia, trainer, aparatur pemerintahan dan seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan terimplementasikan dengan baik” tambahnya menutup acara.(OS)
