Jakarta | CYBERNUSANTARA1.ID — Program Pendidikan Khusus Pengacara Dirgantara (PKPD) Batch 1 resmi digelar pada 22–26 April 2026 di UNSURYA Hall, Kampus B, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kegiatan bertajuk Specialized Training for Aerospace Lawyer ini menjadi langkah strategis dalam mencetak advokat yang memiliki kompetensi khusus di bidang hukum kedirgantaraan, seiring pesatnya perkembangan sektor penerbangan dan teknologi ruang angkasa di Indonesia.
Program ini diikuti oleh 35 peserta advokat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang menunjukkan tingginya antusiasme terhadap pengembangan keahlian spesialis di bidang hukum dirgantara.
Baca Juga Berita Ini 👇👇👇:
Pelatihan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi terkemuka sebagai narasumber, dengan materi komprehensif yang mencakup berbagai aspek penting, mulai dari hukum udara, hukum pidana dirgantara, kontrak kedirgantaraan, hingga hukum luar angkasa.
Kehadiran program ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat kapasitas advokat Indonesia agar mampu menjawab tantangan hukum di sektor strategis tersebut.
Adapun materi dan narasumber dalam PKPD Batch 1 meliputi:
- Pengantar Hukum Dirgantara Indonesia — Dr. Sujono, S.H., M.H. (21 April)
- Hukum Udara Indonesia — Dr. Supri Abu, S.H., M.H. (25 April)
- Hukum Pengangkutan Udara Indonesia — Dr. Bambang Widarto, S.H., M.H.
- Hukum Pidana Dirgantara — Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H., CPM., CPArb. (22 April)
- Hukum Asuransi dan Transportasi Udara — Ridha Aditya Nugraha, S.H., LL.M. (23/24 April)
- Hukum Bandar Udara — Rektor UNSURYA, Dr. Sungkono, S.E., M.Si., CPM (24 April)
- Hukum Kontrak Kedirgantaraan — Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., CPM
- Hukum Konsumen Kedirgantaraan — Dr. Syamsunasir, S.Sos., M.M. (23 April, pukul 09.00 WIB)
- Hukum Aerodigital — Prof. Halkis
- Hukum Luar Angkasa — Prof. Halkis / Dr. Supri Abu (25 April)
- Kode Etik Pengacara Dirgantara — Prof. Diding Rahmat, S.H., M.H., CPM (22 April)
- Simulasi dan Studi Kasus Kedirgantaraan — Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H., CPM., CPArb.
- Kunjungan Lapangan (Field Visit) ke Bandara Halim Perdanakusuma (26 April)
Presiden Dewan Sengketa Indonesia (DSI), Prof. Sabela Gayo, menegaskan bahwa penyelenggaraan PKPD merupakan respons konkret terhadap dinamika industri dirgantara yang semakin kompleks.
“PKPD ini adalah langkah progresif untuk menjawab kebutuhan hukum di sektor dirgantara. Advokat tidak cukup hanya menguasai hukum umum, tetapi harus memiliki spesialisasi yang mendalam dan terarah,” terangnya kepada awak media, Rabu 22 April 2026.
Ia juga menekankan posisi strategis Indonesia dalam lalu lintas udara internasional yang menuntut kesiapan sumber daya manusia hukum yang kompeten dan berstandar global.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam industri penerbangan dan ruang angkasa. Karena itu, advokat harus mampu beradaptasi dengan perkembangan global serta memiliki kompetensi yang mampu bersaing di tingkat internasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Sabela menyoroti pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik dalam pendidikan profesi hukum.
“Melalui program ini, peserta tidak hanya dibekali pemahaman teoritis, tetapi juga diasah melalui simulasi dan studi kasus nyata, sehingga siap menghadapi persoalan konkret di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa integritas dan etika profesi menjadi fondasi utama dalam pembentukan pengacara dirgantara.
“Kode etik harus menjadi landasan utama. Pengacara dirgantara dituntut menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap penanganan perkara,” pungkasnya.
Melalui PKPD Batch 1 ini, diharapkan lahir advokat-advokat spesialis hukum dirgantara yang tidak hanya unggul secara keilmuan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam penguatan sistem hukum nasional serta menghadapi tantangan global di sektor penerbangan dan teknologi ruang angkasa yang terus berkembang.
