Jakarta | CYBERNUSANTARA1.ID – Dewan Sengketa Indonesia (DSI) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaringan kelembagaan dengan mengumumkan penunjukan empat pemegang mandat di sejumlah wilayah strategis Indonesia.
Penunjukan tersebut masing-masing diberikan kepada Mukhlis, S.H.I., CPM sebagai Pemegang Mandat DSI di Aceh, Yotam Wakum, S.H., CPL., CPCLE., CPM., CPrM sebagai Pemegang Mandat DSI di Papua, Abi Samran, S.H., M.H., CTA., CPM., CPArb., CPL., CML sebagai Pemegang Mandat DSI di Sumatera Selatan, serta Arwin Rusdi, S.Sy., M.PWP., NL.P., CPM sebagai Pemegang Mandat DSI di Sulawesi Barat.
Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Dewan Sengketa Indonesia, Prof. Sabela Gayo, sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat peran DSI dalam memberikan layanan penyelesaian sengketa yang profesional dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
Dalam keterangannya, Prof. Sabela Gayo menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan besar kepada para penerima mandat.
“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Mukhlis di Aceh, Saudara Yotam Wakum di Papua, Saudara Abi Samran di Sumatera Selatan, serta Saudara Arwin Rusdi di Sulawesi Barat. Amanah ini adalah kepercayaan besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa mandat tersebut bukan sekadar penugasan struktural, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan yang lebih dekat kepada masyarakat.
“DSI harus menjadi solusi nyata bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, adil, dan bermartabat. Kita hadir untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan pendekatan yang profesional dan humanis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Sabela Gayo mengajak seluruh alumni DSI di wilayah masing-masing untuk segera melakukan koordinasi dengan para pemegang mandat guna mempercepat pembentukan kepengurusan.
“Kepada seluruh rekan-rekan alumni DSI di Aceh, Papua, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Barat, saya mengimbau agar segera berkoordinasi dengan para mandataris yang telah ditunjuk. Bangun sinergi yang kuat dalam rangka pembentukan pengurus provinsi hingga kabupaten/kota serta pelantikan kepengurusan,” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan DSI di daerah sangat bergantung pada soliditas tim dan komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai organisasi.
“Kita tidak hanya membangun organisasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, junjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap langkah,” tambahnya.
Prof. Sabela Gayo juga menyampaikan optimisme bahwa keempat wilayah tersebut akan menjadi pilar penting dalam penguatan DSI secara nasional.
“Saya yakin dengan kepemimpinan dan semangat kolaborasi yang kuat, DSI di daerah-daerah ini akan tumbuh menjadi lembaga yang terpercaya, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tutupnya.
Dengan penunjukan ini, DSI semakin menegaskan perannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terus berkembang dan berkomitmen menghadirkan keadilan di seluruh penjuru Indonesia. (Red)
