BANDUNG, CYBERNUSANTARA1.ID – Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh sejumlah Ormas/LSM beserta para orang tua yang hingga kini anak-anaknya belum bisa sekolah. Mereka meminta bertemu dengan PJ Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin agar bisa memberikan solusi.
Dari pantauan awak media, Aksi demo dihadiri oleh beberapa Ormas/LSM diantaranya Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2), Ormas/LSM Cobra, BBGB, Garda DPC, LSM Trinusa, LGPI, FMPP, GMASI, LSM PMPB, Paguyuban Brader, para orang tua beserta anak-anaknya di Gedung Sate Bandung, Senin 5 Agustus 2024.
Usai melakukan orasi terkait PPDB 2024 yang dilakukan secara bergantian, akhirnya para aksi demo pun diterima untuk menyampaikan aspirasinya.
Para aksi demo diterima oleh perwakilan Pemprov Jabar 2 (dua) orang dan perwakilan dari Dsdik Jabar 1 orang, sementara PJ Gubernur tidak dapat hadir.
Karena hasil diskusi dianggap tidak memberikan solusi, para pendemo pun menggiring utusan dari kesra dan Disdik untuk keluar dan berbicara langsung didepan pendemo.
Dalam kesempatannya Agus (Kesra) menyampaikan permohonan maaf kepada para pendemo bahwa pimpinannya tidak bisa hadir karena sedang melakukan tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan.
Saat diminta keputusan, Agus (Kesra) mengatakan, “Posisi saya di sini hanya sebagai bawahan jadi tidak bisa memberikan keputusan sesuai yang bapak ibu harapkan,” ucapnya.
Para aksi juga mempertanyakan kapan bisa diagendakan untuk bertemu dengan PJ Gubernur.
“Dalam hal ini, kami juga selaku bawahan dan secara prosedur kami mempunyai pimpinan jadi kami harus di koordinasikan lagi tapi kami akan upayakan secepatnya memberi kabar,” kata Agus.
Selanjutnya, para aksi juga meminta Sadali dari Disdik Jabar yang mewakili Firman Oktora (Kepala UPTD informasi, teknologi dan Komunikasi) untuk memberikan keterangan.
“Saya diutus pimpinan yaitu Firman Oktora mendampingi Kesra untuk mendengarkan tuntutan/aspirasi Bapak Ibu dan insya Allah akan kami sampaikan,” terangnya.
“Saya sepakat, bahwa pemerintah hadir untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi posisi saya bukan Decision Maker dan saya hanya bisa menyampaikan kepada bapak ibu sesuai arahan dari pimpinan,” kata sadali.
Sementara itu, Ketua LBP2 Asep Buhori Kurnia yang akrab disapa Aa Maung meminta PJ Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin untuk membuat diskresi terkait penyelesaian masalah PPDB Jabar 2024.
“Tolong sampaikan kepada PJ Gubernur supaya segera membuat diskresi PPDB. Ini merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini,” kata Aa Maung di hadapan perwakilan Kesra dan Disdik Jabar.
Menurutnya, hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan yang tertuang dalam Undang Undang.
“Saat ini masih banyak anak-anak di Jawa Barat yang belum bisa melanjutkan sekolah karena tidak mampu masuk ke sekolah swasta. Apakah Pj Gubernur tega melihat rakyatnya tidak bersekolah?,” katanya penuh tanya.
Perlu diketahui, lanjutnya, “Para orang tua dan anak anak yang belum sekolah saat ini stress. Kalau memang tidak sayang ke masyarakat Jabar, sebaiknya mundur saja jadi PJ Gubernur,” tegas Aa Maung.
(Tim)
