Bandung | CYBERNUSANTARA1.ID — Penerimaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 menuai kritik tajam dari sejumlah elemen masyarakat sipil. Dalam sebuah pernyataan sikap yang dirilis pada Kamis (21/5/2026), DPRD Kota Bandung dinilai kehilangan fungsi pengawasan dan dianggap tidak lagi menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Kritik tersebut muncul di tengah berbagai persoalan yang masih membebani masyarakat Kota Bandung, mulai dari tingginya angka pengangguran, persoalan sampah, tekanan ekonomi, lemahnya pelayanan publik, hingga maraknya kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa pembahasan LKPJ dinilai hanya menjadi agenda formalitas politik tahunan tanpa evaluasi yang benar-benar menyentuh persoalan mendasar masyarakat.
“DPRD seharusnya menjadi lembaga pengawas anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Namun yang terlihat justru lebih menjaga harmonisasi politik dengan eksekutif dibanding menjalankan mandat sebagai representasi rakyat,” demikian isi pernyataan tersebut.
Sorotan juga diarahkan pada lemahnya fungsi kontrol legislatif yang dinilai membuka ruang terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Menurut pihak pengkritik, kondisi tersebut menjadi kemunduran bagi praktik demokrasi daerah.
Kota Bandung sendiri dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi sorotan publik akibat sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan dan kasus hukum yang melibatkan pejabat publik. Karena itu, DPRD dinilai perlu memperkuat fungsi pengawasan agar penyimpangan tidak terus berulang.
Dalam pernyataan sikap tersebut, terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan kepada DPRD Kota Bandung, yakni:
Menolak praktik politik formalitas dalam pembahasan LKPJ yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Mendesak DPRD Kota Bandung memperkuat pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung.
Meminta hasil evaluasi dan rekomendasi LKPJ dibuka secara transparan kepada publik.
Mereka juga menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan daerah bersama elemen masyarakat sipil lainnya guna memastikan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan berjalan secara kritis, demokratis, dan berpihak kepada masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Kota Bandung maupun Pemerintah Kota Bandung terkait kritik dan tuntutan tersebut.
