
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas penting bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Namun, dalam kondisi tertentu, seseorang mungkin tidak lagi memiliki penghasilan, berhenti bekerja, atau sudah tidak menjalankan kegiatan usaha. Situasi tersebut bisa menjadi alasan untuk mengajukan penonaktifan NPWP pribadi.
Cara menonaktifkan NPWP pribadi sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan layanan administrasi perpajakan secara digital melalui sistem Coretax DJP sehingga wajib pajak dapat mengajukan permohonan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pajak.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa menonaktifkan NPWP berbeda dengan menghapus NPWP. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan permohonan tetap perlu mendapatkan persetujuan dari DJP. Berikut penjelasan mengenai syarat, prosedur, serta cara mengajukan penonaktifan NPWP pribadi terbaru.
Table of Contents
TogglePenonaktifan NPWP adalah proses penetapan seseorang sebagai Wajib Pajak Nonaktif karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan perpajakan.
Dalam sistem administrasi perpajakan terbaru, istilah Wajib Pajak Nonaktif menggantikan istilah Wajib Pajak Non-Efektif (NE) yang sebelumnya digunakan.
Artinya, NPWP seseorang tidak langsung dihapus, tetapi status wajib pajaknya diubah menjadi nonaktif setelah melalui proses pemeriksaan administrasi oleh DJP.
Berdasarkan informasi resmi DJP melalui Coretaxpedia, wajib pajak yang telah ditetapkan berstatus nonaktif tidak lagi diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sejak tahun pajak penetapan status tersebut.
Dengan demikian, penonaktifan dapat membantu masyarakat yang memang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak agar kewajiban administrasi perpajakannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Tidak semua pemilik NPWP bisa langsung mengajukan penonaktifan. DJP menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum permohonan dapat disetujui.
Mengacu pada ketentuan administrasi perpajakan dalam PER-7/PJ/2025, beberapa kondisi wajib pajak orang pribadi yang dapat mengajukan status nonaktif antara lain:
Perlu diketahui, berhenti bekerja saja tidak otomatis membuat NPWP dapat dinonaktifkan. DJP tetap mempertimbangkan kondisi penghasilan dan persyaratan perpajakan lainnya.
Saat ini, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengajukan penonaktifan NPWP adalah melalui portal Coretax DJP.
Layanan ini memungkinkan wajib pajak mengirimkan formulir permohonan beserta dokumen pendukung secara elektronik.
Berikut langkah-langkahnya:
Pertama, kunjungi situs resmi Coretax DJP melalui alamat:
https://coretaxdjp.pajak.go.id
Pastikan menggunakan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk menghindari risiko pencurian data pribadi.
Masuk menggunakan akun wajib pajak yang sudah terdaftar.
Pastikan data akun dapat diakses dan identitas yang digunakan sesuai dengan data administrasi perpajakan.
Setelah berhasil masuk, buka menu Portal Saya.
Selanjutnya, pilih menu Perubahan Status, kemudian klik pilihan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif.
Sistem akan menampilkan formulir permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif.
Isi informasi yang diminta dengan benar, termasuk alasan pengajuan penonaktifan NPWP.
Pilih alasan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jangan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan wajib pajak.
Lampirkan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan alasan pengajuan.
Jenis dokumen dapat berbeda-beda, tergantung kondisi dan alasan penonaktifan yang dipilih.
Sebagai contoh, bagi wanita kawin yang ingin menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami, dokumen pendukung dapat berupa KTP suami, KTP istri, dan Kartu Keluarga.
Setelah seluruh informasi dan dokumen diperiksa, baca pernyataan yang tersedia.
Berikan tanda centang pada bagian persetujuan, kemudian klik tombol Kirim untuk menyampaikan permohonan kepada DJP.
Pastikan seluruh informasi sudah benar sebelum mengirimkan pengajuan.
Setelah permohonan dikirim, wajib pajak dapat memantau perkembangannya melalui menu Portal Saya, kemudian pilih Kasus Saya.
Periksa bagian Alur Kasus untuk mengetahui apakah permohonan sedang diproses atau sudah memperoleh keputusan.
Jika disetujui, status administrasi perpajakan akan berubah menjadi Wajib Pajak Nonaktif.
Selain secara online, pengajuan penonaktifan NPWP juga dapat dilakukan secara langsung apabila wajib pajak mengalami kendala menggunakan layanan elektronik.
Berdasarkan ketentuan DJP, permohonan dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), atau tempat lain yang ditetapkan DJP.
Berikut prosedurnya:
Apabila tidak memungkinkan datang langsung, permohonan juga dapat dikirimkan melalui pos, perusahaan ekspedisi, atau jasa kurir sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu hal yang perlu diketahui sebelum mengajukan penonaktifan NPWP adalah waktu penyelesaiannya.
Mengacu pada PER-7/PJ/2025, keputusan atas permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif diterbitkan paling lama lima hari kerja setelah bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat diterbitkan.
Namun, jangka waktu tersebut berkaitan dengan permohonan yang telah diterima secara lengkap sesuai ketentuan.
Karena itu, pastikan dokumen pendukung sudah sesuai agar pengajuan tidak terhambat akibat kekurangan persyaratan.
Ya. NPWP yang sudah berstatus nonaktif pada dasarnya masih dapat diaktifkan kembali apabila pemiliknya kembali memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak.
Contohnya, seseorang yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kemudian mendapatkan pekerjaan tetap dengan penghasilan yang memenuhi ketentuan perpajakan.
Dalam kondisi tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pengaktifan kembali melalui layanan administrasi DJP sesuai prosedur yang berlaku.
Dengan demikian, penonaktifan NPWP bukan berarti identitas perpajakan dihapus secara permanen.
Masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara penonaktifan dan penghapusan NPWP karena keduanya merupakan proses administrasi yang berbeda.
Berikut perbedaannya:
| Keterangan | NPWP Nonaktif | Penghapusan NPWP |
|---|---|---|
| Status NPWP | Tetap tercatat, tetapi nonaktif | Dihapus dari administrasi sesuai keputusan |
| Penggunaan | Dapat diaktifkan kembali | Memerlukan pendaftaran kembali jika kelak memenuhi syarat |
| Tujuan | Menyesuaikan status wajib pajak | Mengakhiri administrasi NPWP |
| Proses | Penetapan status nonaktif | Permohonan penghapusan sesuai ketentuan |
Oleh karena itu, jika seseorang hanya sedang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan, sebaiknya memahami terlebih dahulu apakah kondisinya memenuhi kriteria penonaktifan atau justru memerlukan proses administrasi lainnya.
Sebelum mengajukan permohonan, ada beberapa hal penting yang sebaiknya diperhatikan.
Pertama, pastikan alasan penonaktifan sesuai dengan kondisi sebenarnya. DJP dapat melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan yang diajukan.
Kedua, periksa kembali kewajiban perpajakan yang masih belum diselesaikan. Penetapan status nonaktif tidak otomatis menghapus kewajiban pajak yang timbul sebelum status tersebut berlaku.
Ketiga, simpan bukti penerimaan permohonan dan pantau hasil pengajuan melalui akun Coretax.
Keempat, jangan menganggap NPWP otomatis nonaktif hanya karena sudah lama tidak digunakan. Status tersebut perlu ditetapkan oleh DJP berdasarkan permohonan atau tindakan administrasi sesuai ketentuan.
Cara menonaktifkan NPWP pribadi dapat dilakukan secara online melalui Coretax DJP maupun secara langsung melalui kantor pelayanan pajak. Prosesnya dimulai dengan mengajukan formulir penetapan Wajib Pajak Nonaktif, melengkapi dokumen pendukung, dan menunggu keputusan dari DJP.
Penonaktifan NPWP dapat diajukan oleh orang yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, misalnya karena tidak memiliki penghasilan atau telah menghentikan kegiatan usaha.
Namun, perlu diingat bahwa penonaktifan berbeda dengan penghapusan NPWP. Oleh sebab itu, pastikan memahami persyaratan dan mengikuti prosedur resmi agar status perpajakan sesuai dengan kondisi sebenarnya.