Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan, Ini Syarat, Prosedur, dan Biayanya

7 minutes reading View : 17
Maman Suparman
Info Publik - 19 Nov 2026

Mengurus balik nama sertifikat tanah warisan menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan ahli waris setelah pemilik tanah meninggal dunia. Proses ini bertujuan memperbarui data kepemilikan tanah di Kantor Pertanahan agar tercatat secara resmi atas nama ahli waris yang berhak.

Meski hak atas tanah karena pewarisan beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia, administrasi pertanahannya tetap perlu diperbarui. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi tersebut berpotensi menyulitkan ahli waris ketika ingin menjual, membagi, menghibahkan, atau mengurus keperluan hukum lainnya atas tanah tersebut.

Lantas, bagaimana cara balik nama sertifikat tanah warisan, apa saja dokumen yang harus disiapkan, dan berapa biaya pengurusannya? Berikut penjelasan lengkap mengenai persyaratan dan tahapan yang perlu diketahui sebelum mendatangi kantor BPN.

Syarat Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan

Ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam aturan tersebut, pendaftaran peralihan hak karena warisan perlu disertai dokumen yang membuktikan kepemilikan tanah sebelumnya, meninggalnya pemegang hak, serta kedudukan pemohon sebagai ahli waris.

Artinya, ahli waris tidak cukup hanya membawa KTP dan sertifikat tanah. Ada sejumlah dokumen administrasi yang perlu dipersiapkan agar proses perubahan nama dapat diproses oleh Kantor Pertanahan.

Berikut persyaratan umum balik nama sertifikat tanah warisan:

  1. Formulir permohonan peralihan hak yang telah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
  2. Surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan kepada orang lain.
  3. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris yang berkaitan dengan permohonan.
  4. Sertifikat tanah asli milik pewaris.
  5. Surat Keterangan Waris atau dokumen lain yang sah sebagai bukti kedudukan ahli waris.
  6. Akta wasiat notariil apabila berkaitan dengan wasiat.
  7. Surat kematian pemegang hak atas tanah.
  8. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.
  9. Bukti pembayaran BPHTB sesuai ketentuan pemerintah daerah.
  10. Dokumen perpajakan lainnya apabila dipersyaratkan berdasarkan kondisi peralihan hak.
Baca Juga:  Cara Daftar BPJS Kesehatan Mandiri Lewat HP 2026, Cukup Siapkan KTP dan KK

Persyaratan tersebut dapat memiliki rincian tambahan sesuai kondisi tanah, jumlah ahli waris, dan ketentuan pelayanan Kantor Pertanahan setempat.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan di BPN

Setelah seluruh dokumen dipersiapkan, ahli waris dapat mengajukan permohonan peralihan hak karena pewarisan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah.

Supaya tidak bolak-balik karena kekurangan berkas, berikut tahapan yang sebaiknya dilakukan.

1. Mengurus Surat Keterangan Kematian Pewaris

Langkah pertama adalah memperoleh surat kematian orang yang namanya masih tercatat sebagai pemegang hak atas tanah.

Dokumen ini menjadi bukti bahwa pemilik sebelumnya telah meninggal dunia sehingga proses administrasi pewarisan dapat dilakukan.

Surat kematian dapat diurus melalui instansi administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Membuat Surat Keterangan Ahli Waris

Berikutnya, ahli waris perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan siapa saja pihak yang berhak menerima harta peninggalan.

Bentuk dokumen bukti ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, Surat Penetapan Ahli Waris, atau Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terdapat beberapa ahli waris, seluruh pihak perlu memahami pembagian hak masing-masing agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

3. Menyiapkan Sertifikat Tanah dan Dokumen Pendukung

Pastikan sertifikat tanah asli masih tersedia dan data di dalamnya sesuai dengan objek tanah yang diwariskan.

Siapkan juga KTP, KK, SPPT PBB tahun berjalan, serta dokumen pendukung lainnya.

Jika terdapat perbedaan data identitas, luas tanah, atau informasi kepemilikan, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan petugas Kantor Pertanahan.

4. Mengurus Kewajiban Pajak Warisan

Sebelum proses balik nama diselesaikan, ahli waris perlu memperhatikan kewajiban perpajakan atas perolehan tanah karena warisan.

Salah satunya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan pajak daerah.

Baca Juga:  Cara Bayar Shopee Pakai DANA Cicil 2026, Bisa Lewat Virtual Account BNI?

Perlu diketahui, warisan bukan objek Pajak Penghasilan (PPh). Namun, BPHTB atas perolehan tanah dan bangunan karena warisan tetap berlaku sesuai ketentuan perpajakan daerah.

5. Mengajukan Permohonan ke Kantor BPN

Jika dokumen dan kewajiban administrasi telah dipenuhi, pemohon dapat mendatangi Kantor Pertanahan setempat.

Serahkan formulir dan seluruh dokumen persyaratan kepada petugas loket untuk diperiksa.

Apabila berkas dinyatakan lengkap, pemohon akan memperoleh informasi mengenai pembayaran biaya pelayanan dan tahapan penyelesaian permohonan.

6. Menunggu Proses Peralihan Hak

Setelah permohonan diterima, petugas Kantor Pertanahan akan memproses pencatatan peralihan hak karena pewarisan.

Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan tidak terdapat kendala administrasi maupun hukum, sertifikat akan diperbarui sesuai hasil permohonan.

Ahli waris kemudian dapat mengambil sertifikat yang telah diproses sesuai prosedur penyerahan dokumen dari Kantor Pertanahan.

Bagaimana Jika Ahli Waris Lebih dari Satu Orang?

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengurus balik nama tanah warisan adalah jumlah ahli waris yang berhak menerima peninggalan.

Jika ahli waris lebih dari satu orang dan belum ada pembagian warisan, pendaftaran peralihan hak dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris sebagai pemilik bersama.

Ketentuan ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.

Namun, apabila sudah terdapat akta atau dokumen pembagian waris yang menyatakan bahwa tanah tertentu menjadi hak salah satu ahli waris, pencatatan peralihan hak dapat dilakukan langsung kepada penerima yang ditentukan dalam dokumen tersebut.

Karena itu, kesepakatan pembagian warisan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu agar proses administrasi berjalan lebih lancar.

Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan

Biaya balik nama sertifikat tanah warisan tidak selalu sama untuk setiap pemohon. Besarannya dipengaruhi oleh nilai tanah, luas bidang tanah, biaya pelayanan pertanahan, serta kewajiban BPHTB berdasarkan ketentuan pemerintah daerah.

Untuk menghitung biaya pelayanan pendaftaran peralihan hak, terdapat rumus yang digunakan dalam standar pelayanan pertanahan, yaitu:

Nilai tanah per meter persegi × luas tanah ÷ 1.000 + biaya pendaftaran.

Sebagai contoh, apabila nilai tanah yang digunakan dalam perhitungan sebesar Rp2.500.000 per meter persegi dan luas tanah mencapai 500 meter persegi, perhitungannya adalah:

Baca Juga:  Cara Membuat SIM Internasional 2026 Online, Cek Syarat dan Biaya Terbaru

Rp2.500.000 × 500 ÷ 1.000 = Rp1.250.000.

Angka tersebut merupakan ilustrasi perhitungan berdasarkan rumus biaya pelayanan, bukan total keseluruhan biaya yang pasti harus dibayar.

Pasalnya, biaya pendaftaran dan kewajiban BPHTB perlu dihitung tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah Warisan Dikenakan Pajak?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menjelaskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Pengalihan tanah dan bangunan karena warisan termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, ahli waris tetap perlu memperhatikan BPHTB karena pajak tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Besaran BPHTB dan ketentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dapat berbeda sesuai peraturan daerah masing-masing.

Oleh sebab itu, sebelum mengurus balik nama, ahli waris sebaiknya mengonfirmasi perhitungan BPHTB kepada Badan Pendapatan Daerah setempat.

Cara Mengecek Simulasi Biaya Balik Nama Tanah Warisan

Masyarakat dapat memanfaatkan layanan informasi pertanahan dari Kementerian ATR/BPN untuk mengetahui gambaran biaya peralihan hak karena pewarisan.

Salah satu layanan yang dapat digunakan adalah simulasi biaya melalui situs resmi ATR/BPN berikut:

https://apis.atrbpn.go.id/Layanan/Peralihan/Pewarisan

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh gambaran perhitungan biaya berdasarkan informasi objek tanah yang dimasukkan.

Selain itu, pemohon dapat mendatangi Kantor Pertanahan setempat untuk memastikan rincian biaya dan persyaratan terbaru sebelum melakukan pembayaran.

Mengapa Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan Sebaiknya Segera Dilakukan?

Menunda balik nama sertifikat tanah warisan dapat menimbulkan sejumlah kesulitan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Salah satunya adalah proses pengambilan keputusan menjadi lebih rumit apabila jumlah ahli waris bertambah karena adanya ahli waris pengganti.

Selain itu, pengurusan transaksi tanah, pembagian hak, maupun pembebanan hak tanggungan dapat menjadi lebih sulit ketika data kepemilikan dalam sertifikat belum diperbarui.

Dengan melakukan peralihan hak secara resmi, identitas pemegang hak dalam administrasi pertanahan dapat disesuaikan dengan kondisi hukum terbaru.

Langkah ini juga membantu memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi perselisihan antaranggota keluarga.

Kesimpulan

Cara balik nama sertifikat tanah warisan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan peralihan hak karena pewarisan ke Kantor Pertanahan setempat.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain sertifikat tanah asli, surat kematian pewaris, bukti ahli waris, identitas para ahli waris, SPPT PBB, serta bukti pemenuhan kewajiban BPHTB sesuai ketentuan daerah.

Besaran biaya pengurusan bergantung pada nilai tanah, luas bidang tanah, biaya pendaftaran, dan kewajiban pajak yang berlaku.

Sebelum mengajukan permohonan, pastikan seluruh ahli waris memahami status dan pembagian hak atas tanah tersebut. Dengan begitu, proses balik nama dapat berjalan lebih tertib dan kepemilikan tanah memiliki kepastian administrasi sesuai ketentuan hukum.

Share Copied