
Pasangan yang baru menikah perlu mengetahui cara dan syarat mengurus KK baru setelah menikah agar data kependudukan segera diperbarui. Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen penting yang mencatat susunan anggota keluarga dan menjadi salah satu persyaratan untuk berbagai keperluan administrasi.
Setelah menikah, suami dan istri dapat mengajukan penerbitan KK baru melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai domisili. Prosesnya relatif sederhana selama dokumen persyaratan sudah disiapkan dengan benar.
Lantas, apa saja dokumen yang harus dibawa, bagaimana prosedur pengajuannya, dan apakah pasangan yang baru menikah bisa membuat KK sendiri meskipun masih tinggal bersama orang tua? Berikut panduan lengkapnya.
Table of Contents
TogglePembuatan KK baru setelah menikah termasuk layanan administrasi kependudukan untuk membentuk keluarga baru. Ketentuan persyaratannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
Berdasarkan ketentuan tersebut, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan pasangan suami istri sebelum mengajukan penerbitan KK baru.
Berikut persyaratan yang perlu disiapkan:
Fotokopi buku nikah atau kutipan akta perkawinan.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat menggunakan formulir F-1.05 apabila tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan.
Formulir F-1.02 untuk pendaftaran peristiwa kependudukan.
Perlu diperhatikan, SPTJM bukan dokumen yang wajib disiapkan semua pasangan. Dokumen tersebut digunakan apabila perkawinan belum tercatat dan pasangan tidak dapat menunjukkan buku nikah atau kutipan akta perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan ini juga tercantum dalam standar pelayanan administrasi kependudukan yang dipublikasikan sejumlah Disdukcapil daerah.
Setelah seluruh dokumen persyaratan tersedia, pasangan dapat mengajukan pembuatan KK baru melalui kantor Disdukcapil kabupaten atau kota sesuai domisili.
Beberapa daerah juga menyediakan layanan administrasi kependudukan secara online sehingga masyarakat tidak selalu harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Berikut langkah-langkah pengurusannya:
Langkah pertama adalah menyiapkan fotokopi buku nikah atau kutipan akta perkawinan. Pastikan dokumen tersebut dapat dibaca dengan jelas dan seluruh data identitas sesuai dengan dokumen kependudukan.
Apabila perkawinan belum tercatat, tanyakan kepada petugas mengenai penggunaan SPTJM formulir F-1.05.
Selanjutnya, kunjungi kantor Disdukcapil kabupaten atau kota sesuai domisili untuk mengajukan penerbitan KK baru.
Sebelum datang, sebaiknya periksa jadwal pelayanan dan persyaratan tambahan melalui situs resmi Disdukcapil setempat.
Petugas akan mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir F-1.02 sebagai bagian dari proses pendaftaran peristiwa kependudukan.
Isi seluruh informasi dengan benar, terutama nama, NIK, alamat, dan data pasangan.
Setelah formulir selesai diisi, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas untuk diperiksa.
Apabila menggunakan SPTJM karena perkawinan belum tercatat, dokumen tersebut harus ditandatangani oleh kedua pihak sesuai ketentuan.
Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, Disdukcapil akan memproses penerbitan Kartu Keluarga baru.
Setelah KK diterbitkan, periksa kembali nama, NIK, alamat, serta status hubungan dalam keluarga untuk memastikan tidak ada kesalahan data.
Pasangan yang baru menikah juga bisa mengajukan KK baru meskipun masih tinggal bersama orang tua atau keluarga di alamat yang sama.
Artinya, suami dan istri tidak harus pindah rumah terlebih dahulu untuk memiliki Kartu Keluarga sendiri. Pengajuan tersebut termasuk layanan penerbitan KK baru karena pisah KK dalam satu alamat.
Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, persyaratannya meliputi:
Fotokopi Kartu Keluarga lama.
Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
Berikut prosedur yang dapat dilakukan:
Datang ke kantor Disdukcapil sesuai domisili.
Isi formulir F-1.02 untuk pendaftaran peristiwa kependudukan.
Lampirkan fotokopi KK lama.
Sertakan fotokopi buku nikah atau akta perkawinan jika pemisahan KK dilakukan karena pernikahan.
Serahkan seluruh dokumen kepada petugas untuk diperiksa.
Tunggu proses penerbitan KK baru.
Ketentuan mengenai penerbitan KK karena pisah dalam satu alamat juga tercantum dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
Pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga pada prinsipnya tidak dipungut biaya atau gratis.
Masyarakat tidak perlu membayar biaya penerbitan KK kepada petugas Disdukcapil. Jika terdapat pihak yang meminta pembayaran untuk penerbitan dokumen tersebut, masyarakat dapat meminta penjelasan melalui kanal pengaduan resmi.
Namun, pastikan kembali mekanisme pelayanan di daerah masing-masing karena prosedur pengajuan dan pengambilan dokumen dapat berbeda.
Bisa. Sejumlah Disdukcapil kabupaten dan kota sudah menyediakan layanan administrasi kependudukan secara daring.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan.
Berikut langkah umum yang bisa dilakukan:
Buka situs resmi Disdukcapil kabupaten atau kota sesuai domisili.
Cari menu layanan administrasi kependudukan atau penerbitan KK.
Pilih layanan penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru.
Unduh dan isi formulir yang diperlukan.
Unggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan.
Kirim permohonan dan tunggu proses verifikasi.
Ikuti petunjuk petugas untuk memperoleh KK yang sudah diterbitkan.
Perlu diketahui, tidak semua daerah menggunakan sistem pengajuan online yang sama. Karena itu, gunakan hanya situs atau aplikasi resmi pemerintah daerah.
Setelah memperoleh Kartu Keluarga baru, pasangan suami istri sebaiknya memeriksa kembali seluruh informasi yang tercantum di dalam dokumen.
Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:
Nama lengkap suami dan istri.
Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Alamat tempat tinggal.
Status hubungan dalam keluarga.
Nama kepala keluarga.
Tanggal perkawinan apabila tercantum dalam data.
Jika ditemukan kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian data, segera sampaikan kepada Disdukcapil untuk mendapatkan perbaikan.
KK yang sudah diperbarui juga dapat digunakan untuk mendukung pengurusan dokumen lainnya, seperti pembaruan data KTP-el, administrasi perbankan, kepesertaan jaminan kesehatan, serta pencatatan kelahiran anak.
Cara dan syarat mengurus KK baru setelah menikah sebenarnya cukup mudah. Pasangan hanya perlu menyiapkan dokumen perkawinan, mengisi formulir yang diperlukan, kemudian mengajukan permohonan melalui kantor Disdukcapil atau layanan online resmi daerah.
Bagi pasangan yang masih tinggal bersama orang tua, tersedia pula mekanisme pisah KK dalam satu alamat. Dengan demikian, tidak perlu pindah tempat tinggal hanya untuk memiliki Kartu Keluarga sendiri.
Sebaiknya segera perbarui data kependudukan setelah menikah agar berbagai urusan administrasi keluarga ke depannya menjadi lebih mudah.