Depok, CYBERNUSANTARA1.ID – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) dengan tema “Bersinergi Memetakan Interdependensi dalam rangka Memperkuat Keamanan Siber Infrastruktur Informasi Vital Nasional” di Auditorium Roebiono Kertopati, Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Kamis (24/9).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BSSN Nugroho S. Budi dan diikuti 125 peserta dari Kementerian/Lembaga (K/L) pembina sektor IIV, meliputi sektor keuangan, energi, pangan, TIK, transportasi, kesehatan, pertahanan, hingga administrasi pemerintahan.
Dalam sambutannya, Kepala BSSN menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta.
“Kehadiran Bapak/Ibu merupakan wujud nyata upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka memperkuat keamanan siber IIV nasional,” ujarnya.
Asdep Hubungan Luar Negeri, Komunikasi, dan Digital Kementerian Sekretariat Negara, Johar Arifin, menekankan pentingnya peningkatan sinergi antar sektor untuk mencegah insiden siber. Menurutnya, K/L harus segera menyusun strategi mitigasi ancaman siber agar potensi cascading effect akibat saling ketergantungan infrastruktur dapat diantisipasi dengan baik.
Wakil Menko Polhukam, Lodewijk F. Paulus, dalam arahannya menegaskan perlunya langkah strategis bersama seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi publik-privat, termasuk mekanisme pertukaran informasi intelijen siber, dinilai penting untuk memperkuat respons dini dan mitigasi ancaman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menekankan pentingnya percepatan implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.
“Perlu aksi nyata: pembentukan tim tanggap insiden siber (TTIS) di setiap sektor. Pelindungan IIV harus dijadikan prioritas dengan dukungan anggaran memadai,” tegasnya.
Melalui Rakornas ini, BSSN berharap sinergi antar sektor kian solid dalam memperkuat ketahanan siber nasional serta memberikan perlindungan maksimal terhadap infrastruktur vital yang menjadi tulang punggung layanan publik dan pembangunan bangsa.
(Red)
