Jawa Tengah – Penandatangan mosi tidak percaya dan musda yang dilakukan oleh sejumlah pengurus DPW PWOIN Jateng (Jawa tengah ) yang digelar di Hotel Savana Guci Tegal. Pada Minggu, 20/02/2022 dinilai ilegal karena tanpa ada koordinasi terlebih dulu ke DPP.

Sejumlah statmen pun dikelurkan oleh sejumlah penggiat pers, salah satu statmen yang dikeluarkan oleh Prayogi ketua umum MIO Indonesia yang ikut angkat bicara untuk mendukung penuh mosi tidak percaya yang di lakukan oleh DPW PWO Jateng yang sangat tidak pantas.

“Iya menurut saya itu sangat tidak pantas seorang ketua umum ikut mendukung hal-hal yang sudah jelas ilegal, kenapa demikian PWOIN emang dilahirkan dari rahim yang mana dan MIO dilahirkan dari rahim yang mana?? Baik PWO maupun MIO masih berada pada satu payung yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Harusnya ketum Prayogi selaku ketua MIO berkoordinasi dengan Feri Rusdiono selaku ketua umum PWOIN buka dialog ilmiah melalui seluler atau bertemu secara langsung dan bertanya, bukanya mengeluarkan statmen di salah satu media online yang seolah-olah mendukung sana mendukung sini, itu kan dapat merusak rasio organisatoris, atau tidak perlu lah Prayogi angkat bicara cukup fokus kepada kepengurusan MIO Indonesia yang saat ini cukup pesat perkembangannya saat ini,” Ujar Yandri ketua internal MIO Indonesia.

Menurut Yandri yang juga salah satu tokoh sentral di pers nasional, ini semua tentu ada dalang dan aktor intelektualnya dibelakang yang menunggangi mosi tidak percaya kepada ketum PWO terpilih feri rusdino, harusnya kita perlu duduk dan mengkajinya secara bersama-sama, jangan seolah-olah kita keluar sebagai pahlawan kesiangan yang memperkeruh situasi tanpa landasan yang jelas,” Tandasnya.

Lanjut Yandri yang juga selaku pimpinan media online-indonesia.com, setelah PWO di pegang oleh Feri Rusdino selaku ketua umum terpilih secara aklamasi, tentu banyak tantangan baik secara kepengurusan DPW dan Kabupaten Kota, itu semua feri membenahi perlahan-lahan bahkan kepengurusan di tingkat DPP pun harus di rubah karena ada yang produktif ada yang tidak produktif dan juga ada yang sudah berkecimpung di organisasi yang lain, tentu ketua umum PWO harus mengambil sikap untuk mengganti struktural kepengurusan DPP dan tentunya semua yang di lakukan oleh ketum PWO sudah terlebih dulu melakukan koordinasi kepada dewan pengawas, itu semua sudah sesuai dengan mekanisme organisasi dan mutlak hak prerogatif seorang ketua umum,” terangnya.

“Buktinya saat ini PWO tumbuh pesat sudah beberapa daerah di Kabupaten Kota yang sudah di SK kan dan berjalan sesuai harapan kita bersama, itu artinya bukti secara nyata ketua umum PWO Feri Rusdiono benar-benar menjalankan fungsi organisasi dengan baik dan benar, jadi ada yang teriak-teriak bahwasanya ketua umum Feri Rusdino telah melanggar AD ART itu tidak benar dan tidak mendasar,” Paparnya.

“Saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan yang berada di Jawa Tengah yang berkumpul dan melakukan penandatanganan mosi tidak percaya kepada ketum PWOIN terpilih yang digelar di Hotel Savana Guci Tegal pada hari Minggu agar berhati-hati, karena covid saat ini sedang naik itu bisa menimbulkan klaster baru, untuk itu saya minta kepada satgas covid-19 Jawa tengah khususnya Tegal agar memanggil pihak menajemen Hotel Savana Guci Tegal untuk mempertangungjawabkan Kegitan Musda dan Mosi tidak percaya kepada ketum PWOIN. Seperti yang saya baca di berbagai media online perkumpulan tersebut mencapai ratusan orang dari berbagai Kabupaten Kota, bahkan foto-foto kegiatan tersebut tidak ada yang mengunakan masker dan tidak menjaga jarak, ini sangat membahayakan dan berpotensi dapat menularkan covid, sedangkan dimana kita ketahui bersama pemerintah tengah mencegah memutus mata rantai covid saat ini,” Jelasnya.

Ditempat terpisah kami mencoba melakukan konfirmasi kepada Feri Rusdino selaku ketua DPP PWOIN di Jakarta, Feri tak menampik kalau dia sudah mendapat informasi adanya kegiatan ilegal.

 

Sumber ; Veronika

By Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *